Banyumas – Wajah pendidikan di Kabupaten Banyumas sedang tidak baik-baik saja. Di balik alokasi anggaran yang mencapai Rp1,3 triliun, daerah ini justru tengah bertarung melawan “badai” persoalan mendasar: mulai dari belasan ribu anak putus sekolah hingga ancaman kelumpuhan tenaga pengajar pada akhir 2026.
Berikut adalah poin-poin krusial yang merangkum krisis pendidikan di Banyumas:
1. Ancaman Kelumpuhan Tenaga Pendidik
Banyumas saat ini kekurangan 1.788 guru. Ironisnya, di tengah lubang besar tersebut, regulasi pusat melalui SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 justru memerintahkan penghapusan guru honorer per 31 Desember 2026.
》Beban Pensiun: Setiap tahun, sekitar 500
guru memasuki masa purna tugas.
》Nasib Guru Honorer: Sekitar 8% guru
masih berstatus wiyata bakti dengan
upah memprihatinkan, yakni Rp300 ribu
– Rp500 ribu per bulan. Jika mereka
diberhentikan tanpa solusi substitusi
yang cepat, sekolah negeri terancam
kekurangan pengajar secara masif.
2. 15 Ribu Anak “Hilang” dari Sekolah
Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Banyumas menembus 15.000 anak. Ini menjadi rapor merah sekaligus tantangan berat bagi Dinas Pendidikan.
Sebagai langkah darurat, pemerintah memaksimalkan peran 21 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk menjangkau mereka yang tercecer dari sistem pendidikan formal.
3. Karut-Marut Regulasi dan Distribusi
Sekretaris Dinas Pendidikan Banyumas, Wahyu Adhi Fibrianto, menyoroti beberapa kendala teknis yang menghambat kemajuan:
》Juknis “Mepet”: Petunjuk teknis dari
pusat seringkali turun mendekati hari
pelaksanaan, membuat pihak sekolah
kelimpungan bersiap.
》Distribusi Tidak Merata: Masalah klasik
guru yang harus menempuh jarak jauh
(misal: rumah di Purwokerto, tugas di
Sumpiuh) tetap menjadi kendala
efektivitas pengajaran.
》Data Dapodik: Validasi data yang belum
optimal masih menjadi ganjalan dalam
pemetaan masalah secara akurat.
Mencari Titik Terang: Inovasi dan Anggaran
Meski didera masalah, Pemkab Banyumas tidak tinggal diam. Sejumlah langkah strategis tengah disiapkan:
》Komitmen Fiskal: Mengalokasikan 35%
APBD (Rp1,3 triliun) untuk sektor
pendidikan, termasuk program Kartu
Banyumas Pintar.
》Digitalisasi: Penerapan Sistem
Penerimaan Murid Baru (SPMB) daring
untuk jenjang SD di wilayah perkotaan.
》Proyek Masa Depan: Menyiapkan
pengembangan Sekolah Nasional
Terintegrasi di kawasan Bumi
Perkemahan Kendalisada, Kaliori.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kami,” tegas Wahyu Adhi Fibrianto dalam FGD di Purwokerto, Senin (11/5).
Tanpa harmonisasi regulasi yang kuat antara pusat dan daerah, masa depan pendidikan di “Kota Satria” ini berada dalam pertaruhan besar.(Red)
