Surabaya – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) menggalang petisi daring yang menyerukan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga Senin (8/6/2026) pagi, petisi tersebut telah memperoleh lebih dari 26 ribu tanda tangan terverifikasi.
Seruan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BEM Unair dan ditandatangani Presiden BEM Unair, Rizqi Senja.
BEM Unair mengajak masyarakat untuk mendukung evaluasi menyeluruh terhadap program MBG yang dinilai tengah menghadapi berbagai persoalan.
Menurut Rizqi Senja, polemik yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk pencopotan kepala lembaga dan pengusutan kasus dugaan korupsi, menjadi salah satu alasan pihaknya mempertanyakan pelaksanaan program tersebut.
“Sebetulnya pada dasarnya kemarin terjadi gonjang-ganjing di negeri ini, karena pada akhirnya program problematik pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni MBG itu, Kepala BGN-nya dicopot dan kantor BGN digeledah,” kata Senja, Senin (8/6/2026).
Ia menilai perkembangan tersebut menjadi indikasi yang cukup kuat bahwa program MBG perlu mendapat perhatian dan evaluasi serius dari pemerintah.
“Itu kan belum ada (pemerintah validasi MBG bermasalah). Sampai pada akhirnya titik utamanya ketika Kepala BGN dicopot (dan tersangka). Itu menjadi indikasi yang cukup sentral untuk kita bisa menganggap bahwa MBG memang bermasalah,” jelasnya.
Sebagai bentuk aspirasi publik, BEM Unair kemudian membuka petisi yang bertujuan mengukur dukungan masyarakat terhadap penghentian sementara program tersebut.
“BEM Unair ingin memberikan ultimatum kepada pemerintah bahwa memang MBG ini bermasalah, sehingga ya sudah kita bikin petisi untuk menghentikan MBG. Agar kita dapat tahu kira-kira seberapa banyak rakyat yang pada akhirnya aware, dan itu juga menjadi ultimatum tersendiri untuk penguasa,” pungkasnya.
Senja menegaskan, sejak awal pihaknya memang menolak pelaksanaan MBG.
Ia menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari implementasi di lapangan, pembengkakan anggaran, penggunaan APBN, hingga dugaan praktik mark-up dalam pengadaan barang dan jasa.
“Pada akhirnya tetap sama dari awal, bahwa kami menolak adanya MBG. Jadi memang kami berniat untuk menghentikan MBG, karena berbagai macam alasan, seperti banyak sekali implementasi di lapangan MBG tidak sesuai, pembengkakan anggaran, menyerap APBN, pengadaan barang dan jasa yang memang ternyata banyak sekali mark-up, dan sebagainya,” katanya.
Meski demikian, BEM Unair juga memberikan alternatif apabila pemerintah tetap melanjutkan program tersebut.
Menurut mereka, MBG sebaiknya diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang dinilai lebih membutuhkan intervensi pemenuhan gizi.
“Ketika misalnya pemerintah ingin betul-betul memperhatikan gizi dari anak-anak Indonesia, kenapa tidak memfokuskan MBG itu kepada daerah-daerah 3T yang memang memerlukan adanya MBG,” ujarnya.
Berdasarkan data petisi hingga Senin pagi, jumlah dukungan yang masuk telah mencapai 26.727 tanda tangan terverifikasi dan terus bertambah.
BEM Unair menyatakan akan terus mengawal aspirasi tersebut sembari mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.(Red)
