JAKARTA, Swanara.com — Ketua Umum Poros 98, Bilung Silaen, menyampaikan kritik keras terhadap kondisi politik dan sejumlah program pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta, Selasa (16/9/2026).
Berdasarkan informasi yang diterima media online Swanara.com, Bilung menilai persoalan bangsa tidak terlepas dari kondisi partai politik yang menurut pandangannya semakin dipengaruhi kepentingan pemodal atau oligarki.
“Negara ini sudah rusak dari hulunya. Partai politik sudah bukan lagi alat perjuangan rakyat, tetapi sudah menjadi perusahaan milik oligarki,” ujar Bilung.
Ia menilai adanya pengaruh pemodal terhadap partai politik dapat berdampak terhadap proses pengambilan kebijakan. Namun, pandangan tersebut merupakan penilaian dan kritik yang disampaikan Bilung, bukan kesimpulan hukum bahwa seluruh partai politik telah dikuasai oligarki.
Kritik terhadap Program MBG
Bilung juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mempertanyakan kesiapan ekosistem program tersebut, mulai dari rantai pasok pangan hingga keterlibatan petani lokal.
Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, antara lain kesiapan rantai pasok bahan pangan, standar pemenuhan gizi, serta transparansi pengelolaan anggaran.
Ia kemudian menyampaikan tiga poin kritik, yakni belum optimalnya ekosistem pasokan pangan, perlunya pelibatan ahli gizi secara serius, serta pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Bilung juga melontarkan tudingan keras mengenai potensi penyalahgunaan anggaran dalam program tersebut. Namun, tudingan tersebut merupakan pernyataan dari Bilung dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti tanpa adanya hasil pemeriksaan atau putusan dari lembaga yang berwenang.
Ia bahkan menyerukan agar Badan Gizi Nasional dibubarkan. Pernyataan tersebut merupakan sikap politik Bilung dan tidak serta-merta menunjukkan adanya kesimpulan hukum mengenai lembaga maupun orang-orang yang bekerja di dalamnya.
Selain MBG, Bilung turut mengkritik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ia menyebut program tersebut sebagai “koperasi siluman” dan mempertanyakan proses pembentukannya yang menurutnya terlalu bersifat top-down.
Bilung mengemukakan tiga hal yang menjadi sorotannya, yaitu proses pembentukan koperasi, kesiapan sumber daya manusia serta konsep bisnis, dan potensi penggunaan program sebagai sarana pencitraan politik.
“Koperasi yang benar lahir dari bawah, dari kebutuhan rakyat. Ini tidak. Ini dibentuk dari atas dengan instruksi,” ujarnya.
Menurut Bilung, pembentukan koperasi tanpa kesiapan sumber daya manusia dan perencanaan bisnis yang memadai berpotensi membuat koperasi tidak berjalan optimal dan justru menjadi beban bagi desa.
Namun demikian, penilaian tersebut merupakan pandangan Bilung Silaen. Untuk memastikan apakah terdapat persoalan administrasi, pengelolaan keuangan, atau pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program, diperlukan pemeriksaan dan data dari lembaga yang memiliki kewenangan.
Bilung juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah program pemerintah lainnya, seperti cek kesehatan gratis, pembangunan tiga juta rumah, swasembada pangan, dan penyediaan lapangan kerja.
Ia menilai berbagai program tersebut belum memiliki desain besar yang menurutnya mampu menjawab persoalan masyarakat secara menyeluruh.
“Semua omong kosong. Tidak ada desain besar. Tidak ada kerja serius. Yang ada hanya jargon,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan kritik dan penilaian politik Bilung terhadap kebijakan pemerintah.
Sebagai solusi, Bilung menawarkan gagasan yang disebutnya sebagai “Revolusi Budaya”.
Menurutnya, perubahan tidak cukup hanya dilakukan melalui pergantian presiden maupun partai politik, tetapi harus menyentuh budaya politik dan tata kelola pemerintahan.
“Revolusi budaya adalah mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Mengembalikan politik sebagai pengabdian, bukan sebagai ladang bisnis oligarki,” pungkasnya.
Catatan Redaksi: Seluruh pernyataan mengenai dugaan penguasaan partai politik oleh oligarki, dugaan penyalahgunaan anggaran, serta penilaian terhadap program pemerintah dalam berita ini merupakan pernyataan dan pandangan Bilung Silaen. Swanara.com tidak menyimpulkan bahwa tuduhan tersebut telah terbukti secara hukum. Pihak-pihak yang disebut atau menjadi objek kritik memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, atau hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Tim.
