Jakarta – Tahun 2018, ia ikut menyebarkan narasi bohong kasus “penganiayaan” Ratna Sarumpaet, menyebarkan kronologi fiktif melalui WhatsApp, serta mengantar langsung Ratna menemui Prabowo.
Kasus itu kemudian terbukti sebagai kebohongan nasional yang memalukan. Polisi memeriksanya dua kali dan namanya muncul dalam persidangan.
Tahun 2019, ia menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi.
September 2025, saat ribuan anak mengalami keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia tampil di depan kamera meminta maaf sambil menangis.
Namun di saat yang sama, kritik terhadap program justru dibalas dengan serangan dan narasi defensif di media sosial.
Juni 2026, ia diangkat menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang mengelola program makan untuk puluhan juta anak Indonesia setiap hari.
Pertanyaannya sederhana:
Apa rekam jejaknya di bidang gizi? Tidak ada. Apa pengalaman profesionalnya di bidang keamanan pangan? Tidak ada. Apa kompetensinya dalam mengelola sistem nutrisi nasional? Tidak jelas.
Yang terlihat justru satu hal yang konsisten sejak 2018: loyalitas politik.
Ini bukan lagi perdebatan tentang kompetensi versus loyalitas.
Ini soal keselamatan dan kesehatan jutaan anak Indonesia yang dipertaruhkan setiap hari.
Ketika jabatan sepenting Kepala BGN diberikan kepada sosok yang lebih dikenal karena kedekatan politik daripada keahlian teknis, publik berhak bertanya:
Apakah pemerintah sedang memilih orang terbaik untuk mengurus gizi anak-anak Indonesia, atau sedang memberi hadiah kepada orang yang paling setia?
Sebab jika urusan makanan puluhan juta anak diserahkan kepada figur dengan rekam jejak penyebaran hoaks dan tanpa latar belakang gizi maupun keamanan pangan, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar anggaran negara, melainkan masa depan generasi Indonesia.(Red)
