Cilacap – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, mengingatkan agar pengembangan desa wisata tidak dilakukan secara seragam hanya karena mengikuti tren.
Ia menekankan pentingnya pemetaan produk dan menu desa wisata yang disesuaikan dengan karakter lokal serta selera pasar.
Menurut Sarif, tantangan terbesar yang dihadapi penggerak desa wisata saat ini bukan semata persoalan tata kelola dan manajemen, melainkan kebutuhan akan pendampingan langsung dan arahan strategis yang berkelanjutan.
“Yang dibutuhkan bukan hanya semangat, tetapi panduan yang jelas agar pengembangan desa wisata memiliki arah dan tujuan,” ujarnya.
Politikus yang akrab disapa Kakung itu menilai, tanpa pendampingan yang tepat, desa wisata berpotensi terjebak dalam pola ikut-ikutan yang justru menghilangkan keunikan lokal.
“Sering terjadi, satu desa bikin kolam renang, desa lain ikut-ikutan bikin kolam renang juga. Akhirnya semua seragam dan tidak punya ciri khas. Di sinilah pentingnya panduan,” katanya..
Kakung menjelaskan, banyak desa wisata tumbuh dari inisiatif masyarakat dengan modal swadaya dan semangat gotong royong.
Tanpa arah yang terstruktur, potensi sumber daya manusia maupun alam yang dimiliki desa belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi produk wisata yang kompetitif dan berkelanjutan.
“Potensi desa sangat besar, tetapi perlu didampingi agar bisa dikemas menjadi daya tarik wisata yang punya nilai tambah dan mampu bersaing,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar kebijakan penganggaran ke depan lebih difokuskan pada penguatan desa wisata secara langsung.
Menurutnya, harus diwujudkan dalam bentuk pendampingan berkelanjutan serta dukungan pembiayaan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh desa.
“Bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi program yang konkret dan berdampak langsung bagi pengelola desa wisata,” ujarnya.
Pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan seribu desa wisata. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 886 desa wisata telah terbentuk.
Kakung berharap, pembangunan desa wisata ke depan disesuaikan dengan keunggulan spesifik masing-masing wilayah, sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.
“Pengembangan desa wisata harus dibarengi pelatihan dan pembelajaran, terutama terkait strategi pemasaran pariwisata daerah,” katanya.
Melalui pendampingan pemerintah yang tepat, Kakung optimistis desa wisata dapat tumbuh menjadi desa yang mandiri dan berdaya, sekaligus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
“Dengan begitu, sektor pariwisata bisa menjadi penggerak utama pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan Jawa Tengah memiliki keunggulan komparatif melalui pengembangan kawasan aglomerasi pariwisata yang terintegrasi.
Tantangannya kini tinggal bagaimana pemerintah mendorong diversifikasi produk wisata agar mampu menjangkau segmen pasar yang lebih luas.
“Diversifikasi produk pariwisata mutlak diperlukan agar potensi Jawa Tengah bisa dimaksimalkan,” katanya.(Redaksi swanara)
