Kabupaten Kudus, Perusda Yang Dipertahankan Ditengah Sengitnya Persaingan

?Kudus, Selain PD Percetakan, perusahaan plat merah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus yang lain adalah PD Apotik yang saat sekarang direkturnya dipercayakan kepada Jasiran. Perusda yang membidangi obat dan alat kesehatan ini, terakhir menerima penyertaan modal dari APBD tahun 2013 sebesar Rp2 miliar.

Menurut Jasiran, pada tahun 2021 lalu Pemkab mematok target laba sebesar Rp55,6 juta dan diakhir tahun target tersebut terpenuhi 100 persen. Sedang tahun 2022 target laba naik menjadi Rp81.2 juta, hingga bulan Oktober lalu baru mendapatkan 21 persen atau Rp17,1 juta.

“Harapan kami target bisa terenuhi,” katanya melalui pesan WhatsApp kepada awak media.

Ditambahkan, pada tahun 2021 lalu walau usahanya agak terseok karena dampak pandemi, namun laba yang ditargetkan tersebut mampu terpenuhi. Oleh karena itu, karena tren usaha PD Apotik dinilai positif maka target laba ditahun berikutnya naik sekitaran 46,1 persen.

Disinggung laba tahun 2021 yang secara aturan tidak harus disetor ke Pemkab akibat masa pandemi hampir dua tahun, menurut uang laba tersebut dipergunakan untuk operasional. Sedangkan laba tahun 2022 baru akan disetorkan ke kas daerah di tahun 2023 mendatang.

“Laba tahun 2022 baru akan diseror ke kas daerah tahun 2023. Sedangkan laba tahun sebelumnya karena diperbolehkan tidak disetor ke kas daerah, maka kita manfaatkan untuk operasional,” imbuhnya.

Terpisah Ketua LSM LP-KPK (Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah & Keadilan) Komcab Kudus, Nur Ahmad, ditanya terkait dinamika usaha milik Pemkab Kudus ini mengatakan, dari besarnya penyertaan modal yang pernah diberikan, harusnya perusda tersebut saat sekarang sudah berkembang menjadi besar. Jika kondisinya masih seperti sekarang, Pemkab harus segera melakukan evaluasi.

“Menurut saya harus segera dievaluasi, persoalannya dengan marakanya perusahaan farmasi persaingan menjadi sangat ketat. Dan dipastikan Perusda tidak akan mampu bersaing dengan pihak swasta,’ tegasnya.

Jika Pemkab masih berkeinginan mengembangkan perusahaan daerah, perusahaan yang ada dan sudah tidak profit, sebaiknya ditiadakan menjadi Perusda Aneka Jasa agar cakupan jenis usahanya bisa beragam,” pungkasnya.

(Yanto Kudus)