Banyumas – Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menunjukkan taringnya demi menjamin kesehatan warga.
Geram mendengar laporan warga masih ditarik biaya administrasi Rp10.000 hingga Rp15.000 di puskesmas, Sadewo menegaskan bahwa di era Universal Health Coverage (UHC) 2026, layanan kesehatan wajib gratis total.
“Saya tidak mau dengar ada keluhan masyarakat harus bayar. Ini sudah jelas harus gratis!” tegas Sadewo usai Rakor JKN di Pendopo Bupati, Kamis (9/4/2026).
Cukup KTP, Langsung Dilayani
Sadewo menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan untuk membuang jauh-jauh birokrasi yang berbelit. Kini, warga Banyumas cukup membawa KTP untuk berobat. Ia meminta tenaga medis tidak banyak bertanya atau menolak pasien hanya karena status BPJS yang belum aktif.
Solusi “Gila” Sang Bupati
Menyadari kendala administrasi sering jadi penghambat, Sadewo memberikan solusi yang tak main-main:
》Dana Cadangan: Manfaatkan dana CSR
atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tiap
faskes untuk menalangi biaya pasien.
》Jaminan Pribadi: Jika faskes angkat
tangan soal biaya, Sadewo siap turun
tangan. “Kalau tidak ada yang
menanggung, tagihkan ke Bupati. Saya
bayarin pakai uang pribadi!” tantangnya.
Anggaran Melejit demi Rakyat
Komitmen ini bukan tanpa pengorbanan. Anggaran kesehatan Banyumas melonjak drastis dari Rp47 miliar menjadi Rp105 miliar.
Meski keuangan daerah sedang tertekan, Sadewo memastikan kesehatan warga tetap menjadi prioritas nomor satu.
Langkah Tegas Kedepan:
1. Informasi Masif: Puskesmas wajib
pasang pengumuman dan video edukasi
layanan gratis.
2. Aktivasi Kilat: Status BPJS dipastikanbisa aktif hanya dalam waktu satu hari.
3. Pengawasan Ketat: Bupati berjanji akan terus memelototi faskes dan menindak tegas oknum yang masih berani
memungut biaya dari rakyat.
(Redaksi swanara)
