Tulang Bawang, Swanara.com – Terkait penetapan tersangka Eks Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Tulang Bawang Jaya Perseroda oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Presiden Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung periode 2025-2026, Alvin Sanjaya angkat bicara. Senin 16 November 2026.
Penetapan status tersangka sekaligus penahanan terhadap Direktur BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Perseroda, Novi Mirzani (NVM), oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang pada 12 November 2026 memunculkan catatan kritis dari sudut pandang hukum acara pidana.
Dari sudut pandang Alvin Sanjaya, penahanan seseorang harus berjalan secara objektif, transparan, dan tidak melompati koridor prosedural (due process of law).
Ada beberapa poin krusial yang perlu disoroti terkait langkah Kejari Tulang Bawang dalam perkara ini:
Poin pertama, Ketidak sinkronan pokok perkara dengan pasal yang disangkakan dari perkara awal yang dilaporkan dan disidik oleh kejaksaan adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan SPBU milik BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Perseroda. Namun, dalam perkembangannya, Kejari Tulang Bawang justru menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru tidak di dahului dengan tahap penyelidikan pada 9 November 2026 dan langsung menetapkan NVM sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice) berdasarkan Pasal 21 undangan-undang Tipikor, bukan pada perkara pokok korupsinya.
Kedua, Potensi cacat prosedural dan terlalu terburu-buru dalam penetapan tersangka perintangan penyidikan sebelum terbuktinya unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara pada perkara pokok korupsi yang terkesan tergesa-gesa. Dalam prinsip hukum pidana formil, penyidik wajib berhati-hati agar penggunaan pasal obstruction of justice tidak dijadikan jalan pintas ketika pembuktian perkara utama masih berproses atau belum menemukan titik terang yang utuh.
Dan ketiga, Menjaga Objektivitas dan Asas Praduga Tak Bersalah
Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang harus didukung penuh demi menyelamatkan keuangan daerah.
Namun, ketegasan aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikan kepastian hukum dan hak-hak prosedural pihak yang diperiksa, terlebih jika pihak terkait selama ini dinilai kooperatif memenuhi panggilan penyidik.
“Atas dasar poin-poinnya tersebut saya meminta kepada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk membuka secara transparan dasar konstruksi hukum serta alay bukti yang menguatkan dugaan perintangan kepada penyidik agar tidak menimbulkan spekulasi liar ditengah masyarakat,” ucapnya
Alvin juga meminta Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, untuk tetap fokus menuntaskan penyidikan perkara pokok dugaan korupsi pengelolaan BUMD secara profesional dan sesuai dengan ketentuan KUHAP, tanpa memaksakan penetapan tersangka yang berpotensi cacat prosedural.
Dan menjamin proses hukum berjalan murni atas dasar penegakan keadilan, bebas dari segala bentuk intervensi maupun kepentingan diluar hukum.
“Langkah-langkah ini kami ambil sebagai bentuk supremasi hukum di Provinsi Lampung, dan pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa hukum,” ujar Presiden Mahasiswa Fakultas Hukum UBL periode 2025-2026 Alvian Sanjaya.
(*)