Cilacap – Cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah memunculkan kekhawatiran baru terhadap ketahanan pangan daerah. Di tengah intensitas hujan tinggi dan banjir yang menggenangi lahan pertanian,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta bersikap lebih sigap dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus menstabilkan harga kebutuhan pokok.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, menegaskan bahwa dampak cuaca ekstrem dalam beberapa hari terakhir tidak bisa dipandang sebelah mata. Banjir yang terjadi di sejumlah daerah disebutnya telah merendam sawah dan kebun milik petani, sehingga berpotensi memicu gagal panen dalam skala luas.
“Genangan banjir di lahan pertanian jelas mengancam hasil panen. Jika tidak segera diantisipasi, kondisi ini bisa berdampak langsung pada pasokan pangan dan harga di pasaran,” ujarnya
Politikus yang akrab disapa Kakung ini menilai, perubahan iklim telah menjadikan cuaca ekstrem sebagai ancaman serius dan berkelanjutan bagi sektor pertanian. Menurutnya, risiko bencana hidrometeorologi memang sulit dihindari, namun dampaknya masih dapat ditekan melalui langkah mitigasi yang terencana dan kesiapsiagaan pemerintah daerah.
“Cuaca ekstrem adalah keniscayaan. Yang terpenting, bagaimana pemerintah hadir untuk meminimalkan risikonya, terutama bagi petani yang berada di garis depan produksi pangan,” katanya.
Kondisi tersebut dinilai semakin krusial mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan swasembada pangan pada 2026, termasuk pencapaian produksi padi sebesar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG).
Kakung menekankan, target ambisius itu akan sulit tercapai jika persoalan gagal panen akibat banjir tidak segera ditangani secara serius.
“Petani kita bukan hanya terancam kehilangan keuntungan, tapi banyak yang sudah mengalami kerugian karena sawah dan kebunnya terendam. Ini harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Kakung juga menyambut positif langkah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menginstruksikan para kepala daerah untuk segera mengajukan asuransi gagal panen. Menurutnya, kebijakan tersebut penting sebagai jaring pengaman bagi petani agar tidak sepenuhnya terpuruk saat bencana melanda.
“Kita harus memikirkan nasib petani yang kehilangan penghasilan, sekaligus memastikan pasokan dan harga pangan tetap terkendali di tengah situasi sulit seperti sekarang,” ujarnya.
Kakung menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah maupun nasional. Kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 14,35 persen, dengan daya serap tenaga kerja sekitar 40 juta orang.
“Angka ini menunjukkan bahwa pertanian bukan sekadar soal pangan, tetapi juga fondasi utama kesejahteraan masyarakat. Karena itu, menjaga sektor pertanian berarti menjaga stabilitas ekonomi dan sosial,” katanya.(Redaksi swanara)
