Banyumas – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Ari Nugraha, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah.
Menurutnya, Musrenbang tidak hanya menjadi forum formal penyusunan program pembangunan, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk memastikan kebijakan daerah mampu membuka akses ekonomi yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Musrenbang harus mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak pada masyarakat. Ekonomi yang kita bangun harus inklusif, memberi ruang bagi UMKM, masyarakat desa, kelompok rentan, hingga generasi muda untuk terlibat dan berkembang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah harus tetap berangkat dari kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah.
Melalui mekanisme Musrenbang berjenjang dari desa, kecamatan hingga provinsi, aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Tengah.
“Perencanaan pembangunan daerah harus berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, usulan dari desa dan kecamatan harus menjadi fondasi dalam penyusunan RKPD agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah H.Setya Ari juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi daerah harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan.
Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, harus berjalan seiring dengan pemerataan kesempatan dan kesejahteraan masyarakat.Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah 2025 yang menekankan penguatan ekonomi daerah melalui pendekatan yang inklusif, termasuk pengembangan ekosistem ekonomi syariah sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat.
Menurut Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Setya Ari, ekonomi syariah memiliki nilai yang sejalan dengan prinsip ekonomi inklusif karena menekankan pada keadilan, kemitraan, dan pemerataan manfaat ekonomi.
“Penguatan ekonomi syariah dapat menjadi salah satu jalan untuk mendorong ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap Musrenbang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Dengan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat, kita berharap pembangunan di Jawa Tengah benar-benar mampu menciptakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” katanya. (D.e.p)
