BATAM-Wakapolda Kepri Drs Rudi Pranoto,S.I.K. Ikuti Apel Nasional Gabungan yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Yasonna Laoly S.H., M.Sc., Ph.D. di Dermaga 99 Harbour Bay, Kota Batam pada hari Rabu,19 Januari 2022.
“Apel yang digelar sebagai salah satu rangkaian acara menuju Hari Bhakti Imigrasi Ke-72.
“Tercatat sebanyak 172 orang hadir dalam kegiatan ini antara lain: Kabaharkam Polri, Gubernur Kepri, Ketua DPRD Kepri, Plt. Dirjen Imigrasi, Irjen Kemenkumham, Dirjen PP, Dirjen HAM, Kepala BP Batam, Walikota Batam/Ketua DPRD Batam, Ketua DPP PDIP, Kakorpolairud Baharkam Polri, Kogabwilhan I, PJU Polda Kepri, Kajati kepri,Danlanal Batam, Ka. BIN daerah Kepri, Kepala Perwakilan OMBUDSMAN Kepri, Danlanal Batam, Danrem 033 WP, Komandan Lanud Raja Haji Fisabilillah dan Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Kepala KPU Tipe B Bea Cukai,Kepala Syahbandar dan Otoritas Pel.Batam,Kepala Badan Keamanan Laut Zona Maritim, Danguskamla,dan Danyon Infanteri 10/Marinir, Kepala BNNP Kep.Riau
“Pemilihan Kepulauan Riau sebagai lokasi Apel Nasional Gabungan bukan tanpa alasan. Melainkan, Letak Provinsi Kepulauan Riau yang sangat dekat dengan Negara tetangga tak hanya membawa dampak secara ekonomi, namun juga mengemban risiko kesehatan. – ucap Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Yasonna Laoly S.H., M.Sc., Ph.D
“Amanat Presiden Ir Joko Widodo mengenai pengendalian penyebaran Virus terbaru Covid-19 Varian Omicron.
“Melalui amanat sebagai pembina apel, Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Yasonna Laoly S.H., M.Sc., Ph.D. menekankan bahwa keamanan dan ketertiban suatu wilayah negara menjadi tanggung jawab bersama.
“Pengawasan dan pengamanan terhadap keluar masuknya WNA maupun WNI kedalam dan keluar negeri menjadi bagian dari pencegahan masuknya virus Covid dengan ragam varian yang terus berkembang, seperti misalnya omicron yang disinyalir masuk dari luar negeri ke Indonesia.
“Saya mengajak seluruh jajaran Kemenkumham khususnya jajaran imigrasi agar terus membuka diri, perluas wawasan dan perkuat jejaring antar instansi sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif efisien dan tercapai targetnya, sesuai target kinerja yang sudah ditetapkan di awal tahun 2022 dan akan dilaksanakan baik ditingkat pusat dan wilayah.
(DD&Rtm)
