PURBALINGGA – Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Purbalingga Food Center (PFC) kini berada di titik nadir.
Para pedagang yang memilih jalur legal dan menaati aturan pemerintah untuk mengosongkan Alun-alun justru merasa sedang “dihukum” secara perlahan oleh keadaan.
Ironi Keadilan di Kota Perwira
Meski pemerintah daerah telah menetapkan Alun-alun Purbalingga sebagai kawasan steril, kenyataan di lapangan berbicara lain.
Sabtu malam (9/5/2026) menjadi saksi bisu kontrasnya nasib antar pedagang:
》Di PFC: Lapak-lapak resmi sunyi senyap,
sebagian mulai ditinggalkan pemiliknya
karena pendapatan yang terjun bebas.
》Di Alun-alun: Aktivitas dagang ilegal
justru dibiarkan menjamur dan ramai
pembeli tanpa ada sanksi tegas dari
aparat.
“Kami legal tapi mati suri, di sana ilegal tapi dibiarkan ramai. Kalau begini, lebih baik PFC dibubarkan atau kami balik lagi ke Alun-alun!” cetus Slamet (50), salah satu pedagang senior dengan nada getir.
Kebijakan “Setengah Hati” yang Mematikan
Pengamat Kebijakan Publik, Rudi Yahya, menilai fenomena ini sebagai bentuk ketidakhadiran negara. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini sedang berada di “kursi panas” akibat inkonsistensi penegakan aturan.
Dampak dari pembiaran ini antara lain:
1. Kecemburuan Sosial Akut: Menciptakan
konflik horizontal antar sesama pencari
nafkah.
2. Kematian Ekonomi: Kehancuran
finansial bagi warga yang taat hukum.
3. Krisis Kepercayaan: Runtuhnya wibawa
pemerintah di mata masyarakat.
Tuntutan Tunggal: Ketegasan!
Para pedagang PFC menegaskan bahwa mereka tidak butuh subsidi atau belas kasihan. Mereka hanya menuntut satu hal: Keadilan Distribusi Konsumen.
Jika Alun-alun benar-benar dikosongkan tanpa pandang bulu, maka arus pengunjung secara otomatis akan terdistribusi ke pusat kuliner resmi.
Tanpa langkah berani dari Pemkab untuk menertibkan kawasan terlarang, PFC diprediksi hanya akan menjadi proyek gagal yang mengubur masa depan ratusan pedagang kecil.
Sumber Puskapik
Reporter D.E.P
