POLITIK BARTER SBY DENGAN PRABOWO

Sebelum opini saya ini saya tulis, sebelumnya saya menulis opini singkat yang berjudul JOKOWI GENTAR TERHADAP SBY. Namun para Termul mengira saya sebagai pendukung SBY, dan saya disebutnya Kadrun pula oleh para Termul itu.

Saya berpikir, berarti benar kalau begitu, syarat utama untuk menjadi Termul pendukung Jokowi itu harus cuti nalar terlebih dahulu. Betapa tidak, mereka terlihat sama sekali tidak mengikuti perkembangan politik di negeri ini, jikapun mengikuti, mereka mengikutinya tanpa logika dan nalar yang sehat.

Bagaimana saya bisa dikatakan pendukung SBY, wong sebelumnya kami –di barisan Pak Moeldoko ketika itu–, bertarung habis-habisan melawan SBY dan AHY dalam konflik internal Partai Demokrat. Ketika itu posisi saya adalah Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat pimpinan Jendral TNI (purn.) Moeldoko.

Saya juga dibilang oleh para Termul yang cuti nalar itu dengan sebutan Kadrun, padahal sampai detik ini belum ada seorangpun yang bisa membantah, bahwa yang pertamakali mencetuskan istilah Kadrun itu saya, bukan para Termul itu. Ini bisa dilacak dari postingan-postingan FB saya beberapa tahun yang lalu, sebelum orang lain mempopulerkan istilah itu.

Saya juga pernah menjadi salah satu dari team Kuasa Hukum Kementerian R.I, yang menghadapi gugatan dari HTI yang dibubarkan oleh pemerintah di PTUN Jakarta. Saya juga pernah menjadi salah satu team Kuasa Hukum Ahok, jadi melabeli saya dengan Kadrun, adalah kedunguan yang kasat mata, buta politik, tuna sejarah !.

Baiklah, sekarang saya akan mulai uraikan sedikit soal tema opini yang saya tulis dan terbaru ini, yakni barter politiknya SBY (Partai Demokrat) terhadap Kekuasaan Prabowo-Gibran;

Disaat Netizen mentertawakan kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran yang sangat lamban dan banyak alasan, dalam penanganan bencana ekologis banjir bandang di 3 Provinsi di Sumatera khususnya di Aceh, politisi-politisi pendukungnya yang piawai bermanuver politik, tiba-tiba menutupi ketidak mampuan Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menangani bencana ekologis itu dengan isue baru; Pilkada Tidak Langsung !.

Netizen (baik yang kontra maupun yang mendukung Jokowi, atau yang biasa disebut Termul itu), yang awalnya kompak dan ramai sekali mentertawakan Presiden Prabowo, kemudian berpindah tema pembicaraan dari bencana ekologis ke bencana demokrasi; Pilkada Tidak Langsung.

Pilkada Tidak Langsung berarti Pilkada yang tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih kembali oleh DPRD. Ini bencana dan penghiatan demokrasi, dimana rakyat yang haknya sudah banyak dirampas oleh penguasa, mulai dari hak berbicara kritis, hak hidup yang layak dll., sekarang hak satu-satunya yang masih dipunyainya, yakni hak untuk memilih Kepala Daerahnya sendiri mau dirampas juga.

Memperhatikan suara-suara perlawanan rakyat yang dahsyat itu, PDIP tampil kembali mengamankan dan memperjuangkan suara rakyat itu, dengan cara menolak adanya rencana Pilkada Tidak Langsung yang dicetuskan oleh Partai-Partai Politik pendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Partai Demokrat dibawah kepemimpinan anak dan bapaknya (AHY dan SBY), yang awalnya keberatan PILKADA dikembalikan pada DPRD, tiba-tiba berbalik arah, mendukung Pilkada Tidak Langsung. Ini prilaku politik plin-plan, tidak memiliki prinsip yang jelas !.

Saya dkk. Pro Demokrasi pasti akan melawannya habis-habisan, karena saya dkk. bukan type orang seperti Jokowi yang pengecut, baru digertak mau dibawa oleh SBY ke ranah hukum karena dianggap memfitnah Jokowi, langsung klarifikasi dan menjelaskan bahwa yang dia maksud ada kekuatan politik besar di belakang pergerakan Roy Suryo soal Ijazah Bodongnya itu bukan SBY.

Pertanyaannya kemudian, kenapa SBY (Partai Demokrat) tiba-tiba mendukung Pilkada Tidak Langsung?

Ini karena Partai Demokrat tidak ingim dianggap oleh Presiden Prabowo sebagai pembangkang, hingga Partai Demokrat dikeluarkan dari koalisi pendukung Prabowo-Gibran, yang berarti Partai Demokrat akan dilarang keras menikmati kue kekuasaan yang dibagi-bagikan oleh Presiden Prabowo !.

Partai Demokrat bukanlah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang terbiasa “puasa” kekuasaan. Mau di dalam maupun diluar kekuasaan, PDIP masih bisa bertahan, kuat menghadapi berbagai godaan dari nikmat dan lezatnya kue kekuasaan.

Partai Demokrat itu nyaris sama percis dengan Partai GOLKAR, yang tidak pernah tahan lapar, tidak tahan kalau tidak mendapatkan jatah jabatan, karena itu SBY (Partai Demokrat) melakukan barter politik;
Partai Demokrat mau mendukung Pilkada Tidak Langsung, asal dia tetap diberi jabatan menteri dan berbagai pos jabatan lainnya.

Sekali lagi, kita telah diingatkan kembali oleh Mahatma Gandhi tentang Dosa Besar Politik:”Berniaga tanpa kerja keras, berpolitik tanpa prinsip !”.

Pak SBY, sadarlah ! Kembalilah pada barisan rakyat yang berpuluh tahun memperjuangkan Indonesia yang lebih demokratis dan beradab ! Jangan buta dan silau oleh godaan kekuasaan ! Sapere aude !…(SHE).

8 Januari 2026.