WONOSOBO – Beberapa perwakilan pengurus POWD melakukan silahturahmi dan diskusi bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo terkait pembenahan pengelolaan obyek wisata serta beberapa hal capaian kerjasama untuk peningkatkan tata kelola wisata yang lebih baik untuk layanan wisatawan, pelaku wisata, maupun peningkatan pendapatan asli daerah pada sektor pariwisata di Kabupaten Wonosobo, Rabu (1/10/2025).
Pertemuan yang singkat namun penuh dengan makna dengan gagasan serta trobosan-teobosan capaian yang positif tersebut disambut baik oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Fahmi Hidayat, S.I.P., M.P.P., hadir dalam pertemuan tersebut Sigit selaku Penasehat dan Pembina POWD, Ratno selaku Ketua POWD didampingi jajaran pengurus POWD lainnya.
Sementara Kadispartabud Kabupaten Wonosobo didampingi oleh Sekretaris Dinas Edi Santoso, Kabid. Destinasi Hapipi, dan Fatonah Ismangil selaku Ka.Bid. Pemasaran.
Pertemuan berlangsung di ruang diskusi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo tersebut terasa hangat rileks namun serius dan memiliki bobot diskusi yang sangat baik dan saling mendukung.
” Ide-ide ini yang kami butuhkan untuk bisa membangun tata kelola pariwisata dan kebudayaan di Wonosobo kedepan lebih baik. Namun perlu diketahui bahwa apapun yang sudah kita perjuangkan untuk membangun semua fasilitas pariwisata tak luput dari anggaran. Dimana saat ini anggaran daerah sangat kecil. ” Kata Fahmi.
” Dengan dukungan dan usulan kawan-kawan pelaku wisata yang tergabung di POWD yang disampaikan, kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah memberikan banyak kontribusi arah kebaikan untuk peningkatan Pariwisata di Wonosobo. ” Imbuhnya.
Kabid Destinasi Disparbud Wonosobo Hapipi menambahkan: “Dengan akan dicanangkannya Dieng sebagai Geopark yang merupakan wisata unggulan yang menjanjikan ke depan, memang sangat dibutuhkan peran aktif seluruh komponen penggiat wisata di Wonosobo maupun di Banjarnegara”.
Disampaikan Sigit beberapa hal peluang untuk capaian kebijakan sebagai sumber peningkatan PAD Wonosobo bidang pariwisata yang masih banyak diabaikan adalah menertibkan tiket masuk obyek wisata agar terpusat supaya monitoringnya lebih baik sehingga kebocoran-kebocoran bisa dipersempit. Selain itu juga kantong parkir wisata harus lebih dipertegas dan dikelola dengan baik dan teratur, sehingga bisa meminimalisir persoalan kemacetan lalu lintas maupun kesemrawutan di area destinasi wisata. Hal ini tentunya akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak lain yang berwenang seperti Disperkimhub, Polres dan dinas lain yang terkait.
” Perlu adanya ketegasan dalam pengelolaan parkir wisata agar bisa ditata sebaik-baiknya yang bisa memberikan kontribusi ke daerah, jangan dibiarkan pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab justru memanfaatkan kelemahan kebijakan, yang akhirnya merugikan daerah secara langsung dan tidak langsung.” Tutur Sigit.
” Sekali lagi kami siap bermitra dengan Dinas Pariwisata yang dapat memberikan kontribusi baik kepada kami dan PAD daerah. Kami juga berharap kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo bersedia bila kami jadikan Pembina POWD. ”
” Tempo hari POWD telah melakukan audiensi dan kesepakatan serta kerjasama dengan Dinas Pariwisata Banjarnegara, kami berharap Dinas Pariwisata Wonosobo juga bisa bekerjasama dengan POWD dalam rangka peningkatan tata kelola pariwisata khususnya Dieng dan sekitarnya.” Ungkap Ratno
Sementara Fatonah selaku KaBid. Pemasaran Disparbud Wonosobo mengatakan, “Melalui pintu masuk Geopark Dieng, kami akan mengembangkan kerjasama promosi wisata dan bersama pihak-pihak terkait lainnya dalam menyusun regulasi berkaitan tata kelola pariwisata dan kerjasama pengembangan pariwisata dengan berbagai usaha pariwisata yang ada. Hal ini dilakukan agar pengembangan Geopark Dieng dari sudut pandang pariwisata maupun konservasinya dapat lebih terimplementasikan dan sinergis antara Pemkab Wonosobo dan Pemkab Banjarnegara baik dari segi tata kelola destinasi wisatanya, kolaborasi dengan para pengusaha pariwisatanya, kelembagaan pariwisata maupun pemasarannya. Akan ada kerjasama lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait hal ini termasuk POWD agar tata kelola perjalanan wisata di Wonosobo khususnya di wilayah Dieng bisa lebih terpola dan terintegrasi dengan payung hukum yang kuat”, ungkapnya.
Dari seluruh aspirasi yang disampaikan POWD menurut Fatonah, Ia menangkap ada peluang kerjasama meliputi Tujuan mitra meningkatkan kunjungan obyek wisata di Wonosobo yang berkualitas, agar daerah dan ekonomi masyarakat meningkat. Kedua Dinas akan mengkaji kerjasama dengan POWD, tetapi dengan catatan tidak boleh menentang regulasi peraturan di atasnya. Banjarnegara sudah ada Peraturan Bupati yang khusus mengatur kerjasama dengan Biro Wisata sebagai payung hukum terkait tata kelola perjalanan wisata, sedangkan Wonosobo belum ada. Namun kata Fatonah Disparbud Wonosobo akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemkab Banjarnegara melalui Disparbud Banjarnegara untuk nantinya Wonosobo pun memiliki payung hukum yang kuat dalam menjalin kerjasama dengan para pengusaha pariwisata termasuk biro perjalanan wisata khususnya di kawasan Geopark Dieng.
Beberapa persoalan mendasar lain yang terjadi di lapangan juga dibahas dalam diskusi tersebut diantaranya tata kelola parkir di area destinasi wisata, pola tiketing yang lebih profesional, manajemen pendataan pengunjung wisata, dan sebagainya.
” Ke depan mari kita jalin kerjasamanya untuk bisa mewujudkan impian para pelaku wisata termasuk yang tergabung dalam wadah yang bernama POWD, serta kami juga mengharapkan peningkatan PAD di sektor pariwisata Kabupaten Wonosobo”, tutur Fatonah.
Di akhir diskusi Fahmi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo menegaskan akan menindaklanjuti hasil diskusi ini untuk disampaikan kepada Bupati dan DPRD Wonosobo.
“ Terima kasih atas kepedulian POWD dan semua aspirasinya yang disampaikan sangat baik dan penting, saya bersama jajaran akan berkoordinasi dengan unsur-unsur terkit dan berupaya untuk mengevaluasi dan menyampaikan kepada Bapak Bupati dan DPRD agar pariwisata bisa tertata lebih baik, lebih professional dalam melayani, lebih adil dalam menerapkan peraturan, serta lebih menguntungkan bagi daerah, masyarakat, dunia pariwisata pada umunya. “ pungkasnya.
(Red)
