Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati atau wali kota di seluruh Indonesia agar bersiaga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di tahun ini.
Instruksi itu tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Penanggulangan bencana karhutla ini tidak bisa dikerjakan secara parsial, apalagi ego sektoral karena peristiwanya sering kali melintas batas administasi provinsi maupun kabupaten atau kota. Oleh karena itu, koordinasi intensif pemerintah daerah dengan kementerian atau lembaga dan jajaran forkopimda serta partisipasi masyarakat sebagai basisnya mutlak untuk dilakukan,” ujarnya.
kata Safrizal, Mendagri juga meminta kepala daerah untuk segera mengaktifkan posko bencana karhutla apabila ditetapkan status siaga darurat.
“Pak Mendagri para kepala daerah memastikan tersedianya alokasi APBD secara optimal untuk pencegahan dan penanggulangan bencana karhutla,” jelas Safrizal.
kepala daerah juga diminta berkomitmen untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi karhutla melalui optimalisasi pembentukan dan peran aktif Relawan Pemadan Kebakaran (Redkar).
“Redkar merupakan suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, termasuk karhutla,” tutup Safrizal.(Redaksiswanara)
