Swanara.com, Sabtu, (18/06/2022), Batam. KEPRI | Keinginan untuk memajukan ekonomi Kepri dari sektor Kelautan sepertinya sudah harga mati bagi ALARM ( Aliansi Rakyat Menggugat). Organisasi gabungan LSM , tokoh masyarakat, penggiat pers dan pengacara ini lantang menyuarakan isu perikanan, termasuk dalam rapat koordinasi dan penyerahan SK Kepengurusan SWI ( Sekber Wartawan Indonesia) di Franklin Cafe, Rabu 16/06/2022.
Dalam kegiatan tersebut, Sekjen ALARM Bang Ipin menyerahkan mandat terkait kepengurusan kapal dan sosialisasi yang diterimanya dari perwakilan calon perusahaan pemenang lelang kepada jajaran petinggi ALARM, sekaligus menyerahkan data lebih kurang 700 kapal ijin pusat yang beroperasi di WPP 711.
” Ini agar kawan – kawan tahu, termasuk rekan – rekan di SWI apa dan siapa yang harus di konfirmasi. Jadi semua harus dengan tujuan yang jelas. Dan tujuan jelas itu adalah mendorong Kepri maju dari sektor Perikanan tangkap. ” demikian pernyataan Sekjen ALARM ini
dihadapan jajaran SWI.
Antoni, ketua ALARM via sambungan seluler menegaskan bahwa data 700 lebih kapal yang beroperasi di WPP 711 akan di publish pada saatnya nanti.
” Terlepas dari program menteri kelautan dan perikanan masalah penangkapan terukur atau tidak terukur, kami menuntut seluruh kapal ijin pusat yang mencari ikan di WPP 711 di Kepri bongkar dan jual di Kepri. Kebetulan, program terukur ini mensyaratkan pembongkaran di tempat beroperasi. Jadi sejalan. Ini sebab kami mau digandeng sama perwakilan perusahaan yang menang lelang. Itupun dengan syarat, tanpa intervensi! ” jelas Antoni.
Lebih lanjut terkait pembongkaran ikan di Kepri menurut Antoni harus dilakukan di pelabuhan perikanan yang terukur. Tidak sembarangan pelabuhan.
” Ini tugas bersama. Gubernur, wakil rakyat beserta masyarakat yang perduli harus mau bekerja untuk masalah ini. Lintas stakeholder harus didudukkan. Bagian keamanan dilaut dikoordinasikan. Jika ini berjalan, tak butuh penangkapan terukur maka akan terukur dengan sendirinya. Syarat industri itu kan bahan baku harus ada. Begitu pelabuhan perikanan diaktifkan, industri perikanan akan menyusul. Begitu Industri perikanan berjalan, lapangan kerja akan terbuka. Ekonomi bisa dipastikan meningkat. Maka tercipta PAD. Masak harus berutang 180 Milyar ke pusat, bikin malu saja. ” kritis Antoni mengarah ke dompak.
Terkait masalah pelabuhan perikanan yang terukur menurut Antoni ada dua titik di Batam yang memenuhi syarat, yaitu pelabuhan perikanan punggur dan pelabuhan perikanan Barelang. Dua lainnya ada di Selat Lampa dan Anambas.
” Prinsipnya, yang di Batam itu kan milik swasta. Tetapi ijin dari pemerintah. Jadi Pemerintah lah dalam hal ini pendekatan. Dampingi oleh anggota DPRD. Ajak KKP, biar ada kerjanya untuk Kepri. Kan ada tuh pak Wahyu, ketua Komisi II. Masalah Sapi dan Kambing bisa selesai, masalah ikan pasti selesai juga kan ? Hehehehe ” tutup Antoni sembari tertawa.
Media Swanara.com, :Pindo,'(S
