Eksekutif Mengaku Tidak Terima Putusan PTUN, Komisi I Skorsing RDP.

Sul-Sel,Swanara com,Komisi I DPRD Kabupaten Sinjai terpaksa mengskorsing Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Eksekutif Pemerintah Kabupaten Sinjai yang di laksanakan di Ruang Kantor DPRD Kabupaten Sinjai, Senin (24 /7/2023).

Rapat Komisi I tersebut sebagai bentuk tindak lanjut atas pengaduan dari Masyarakat desa Pulau Buhung Pitue Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai,

yang notabene sudah memenangkan gugatan kepada tergugat kepala desa Pulau Buhung Pitue
Melalui sidang perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Putusan PTUN Makassar bernomor W4. TUN I/18/01.06 2023 menyatakan batal demi hukum Keputusan Kepala Desa Pulau Buhung Pitue Nomor 8 tahun 2022 tentang pemberhentian perangkat desa dalam lingkup pemerintahan Desa Pulau Buhung Pitue Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai.

Empat orang perangkat desa :Yakni, Nur Taqwa (kasi pemerintahan), Sukmawati (Kaur TU dn Umum), Masruhing Kepala dusun 1, dan Suryani Kepala dusun 3. Mereka terpaksa mengadukan nasibnya kembali kepada DPRD Kabupaten Sinjai (6/7/2023) yang lalu karena meskipun telah memenangkan gugatan sebagaimana tersebut diatas namun mereka belum dipanggil kembali bertugas pada pekerjaan sebelumnya sebagai perangkat desa.

Komisi I DPRD kabupaten Sinjai yang membidangi pengaduan tersebut mengadakan RDP bersama pihak pemerintah Kabupaten Sinjai pada hari Senin (24/7/2023) namun RDP hanya berlangsung beberapa menit saja dan langsung dihentikan oleh pimpinan rapat untuk sementara waktu karena Sekretaris Daerah kabupaten sinjai yang diwakili oleh Asisten I A. Irwan S.Yusuf, S.STP, M.SI dalam Rapat menyatakan tidak banyak tahu soal Putusan PTUN ‘ kami belum menerima secara resmi petikan putusan tersebut’ ,Ucapnya.

Juga kepala Dinas PMD dan Camat Pulau Sembilan Muhammad Asharuddin Al Ansyari, S.STP juga menyatakan hal yang sama tidak menerima putusan dimaksud.’Tutupnya.

Reporter M.Alias.