Dharmasraya ( Swanara.com )
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dharmasraya periode 2019-2024 menuai sorotan publik.pasalnya terkait dengan seringkali kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah yang dinilai boros dan kurang berdampak signifikan bagi kemajuan daerah.
Informasi yang di rangkum wartawan dari berapa tokoh masyarakat dan aktivis mempertanyakan frekuensi kunker yang terkesan berlebihan, mencapai 3-4 kali dengan durasi 5 hari per kunjungan untuk setiap anggota dewan. Hal ini dikhawatirkan memicu inefisiensi anggaran dan menggeser fokus dari tugas utama mereka sebagai penyambung aspirasi rakyat.
Informasi di rangkum wartawan total biaya sekali kunker diperkirakan mencapai Rp 320 juta, termasuk untuk 30 anggota dewan dan 2 orang ASN pendamping. Dana tersebut dikhawatirkan dapat dialokasikan lebih bermanfaat untuk program kerakyatan seperti pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan masyarakat.
Tokoh masyarakat, Zon Dt Mandaro Hitam, menyayangkan sikap anggota dewan yang terkesan lebih memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Ia mendorong agar kunker dikurangi dan dana yang dihemat dialihkan untuk program kerakyatan yang lebih berdampak nyata.
“Sangat Kita sayangkan dengan hal-hal seperti ini.Anggota DPRD adalah penyambung aspirasi masyarakat”. Ungkapnya kepada wartawan
Sementara itu, Supawi Kabag Fasilitas dan Penganggaran sekretariat DPRD Dharmasraya saat dihubungi via Telp WhatsApp kepada wartawan membenarkan kini dia tengah mendampingi kunjungan DPRD ke Kabupaten Pariaman.
Kata Supawi, Komisi satu di kota Pariaman, komisi dua di 50 kota sedangkan komisi 3 di Kabupaten Pariaman, kegiatan Sharing Informasi ini sudah di agendakan di rapat Bamus DPRD Imbuhnya. (Tarmizi)
