Diduga Koordinator Tambang Pasir Ilegal Di Wilayah Bintan Menerima Setoran Sebesar 250.000 Per Lorinya

Swanara.com, Sabtu, (11/11/2023) Batam. Miris tambang pasir diduga ilegal untuk memperlancar kegiatan tersebut koordinator diduga menerima setoran perlori Rp 250.000.00 untuk membantu memuluskan perkerjannya agar terus berjalan lancar.

Aktivitas tambang pasir galian C di beberpa titik di kawal Kabupaten Bintan, seakan-akan kebal hukum dibiarkan meski diduga tidak memiliki surat izin.

Ada dugaan Koordinator pasir inisial ES diduga ilegal didaerah Kawal, Galang Batang Bintan mendapatkan setoran setiap lori per trip 250 ribu untuk biaya koordinasi, adapun setoran tersebut akan dibagi-bagi. Kegiatan tersebut di prediksi sudah berlangsung lama.

Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, jika tidak memiliki surat izin.

Selain pidana penjara, pelanggaran terkait regulasi tersebut, juga dapat dihukum dengan denda paling maksimal Rp 10 milliar dan paling rendah Rp 100 juta.

Sementara Berdasarkan UU No.11 Tahun 1967 bahan galian diklasifikasikan menjadi 3 golongan, antara lain bahan galian golongan A, B dan C. Bahan galian Golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir kerikil marmer, kaolin, granit dan masih ada beberapa jenis lainnya.

Aktivitas penambangan penambang pasir mobil modal madir keluar dari dalam membawa hasil galian C, sehingga pihak penambang dalam menjalankan bisnisnya, hanya akan lebih mengedepankan bagaimana cara mendapatkan keuntungan secepat mungkin dalam waktu singkat. Tanpa peduli dengan urusan lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat aktivitas penambangan liar yang mereka lakukan.

Hal tersebut menurut Kompol (P) Suharjono, Ia mengatakan kuatir jika aktivitas tambang tersebut di biarkan akan merusak lingkungan hidup didalamnya kalo tidak segera dihentikan, maka kerusakan lingkungan dapat berbuntut bencana alam yang dapat mengancam keselamatan warga sekitar lokasi pertambangan pasir yang dapat mengakibatkan tanah longsor nantinya

Dikatakan pakde atau akrab dipanggil Suharjono tokoh masyarakat sampai kapanpun kegiatan tersebut akan dipantau, Aparat Penegak Hukum (APH) setempat seakan berdiam diri seolah tidak terjadi kegiatan apapun diwilayahnya, penegak hukum diwilayah Kab.Bintan harus mempertaruhkan kewibawaan mereka dalam hal berani melakukan tindakan penegakkan hukum atau bahkan membiarkan nya.

“Menurut saya, itu tamparan keras ditujukan kepada aparat penegak hukum setempat tidak bisa melakukan pertertibkan tambang pasir galian C diduga ilegal yang merusak lingkungan apa lagi mengaku tidak heran dengan praktik penambangan diduga ilegal yang lumayan ramai belakangan berani beroperasi terang-terangan di sejumlah wilayah hukum polres Bintan .”ucapnya

Diduga kayaknya ada unsur pembiaran
kenapa tidak dibasmi semua yang seenaknya merusak lingkungan saya menduga seperti ada yang melindungi atau membekingi.”ujarnya sapaan pakde ini

Ia lanjut menuturkan, Ini bukan aktivitas kecil karena pakai alat berat lori pengangkut pasir mondar-mandir di lokasi, jadi mustahil kalau tidak ada yang mengetahui aktivitas ini.

Harapan saya, meminta Polres Bintan bekerja lebih maksimal. dan mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat, agar segera menindak secara hukum semua penambang melalukan galian C tanpa mengantongi ijin jangan cuma di pantau ambil sisi hukum karena ada sektor pertrip satu lori “ungkapkan suharjono.

Sampai berita ini di terbitkan, awak media Swanara.com masih berupaya dan memerlukan informasi lanjutan dari koordinator tambang Pasir yang di duga kuat ilegal tersebut.

Media Swanara.com. :Pindo, ‘(S).