Swanara.com, Jum’at, 03/03/2023, Batam.
Seperti yang telah di beritakan oleh beberapa media online di kota Batam Baru-baru ini. terkait adanya dugaan aktivitas penimbunan dan pengangkutan BBM bio solar yang tidak memiliki izin Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU).
Penelusuran awak media di lokasi baru baru ini di lokasi masih terlihat mobil pengangkut BBM yang terlihat di depan pintu masuk pelabuhan tikus untuk menyalurkan BBM kesalah satu tangkang yang diduga di jadikan bungker.
Sopir truk tangki atau tanker truck yang sempat di konfirmasi awak media terkait izin pengangkutan, tidak mau memberikan keterangan apa pun bahkan menolak untuk di wawancarai dan di photo.
Seperti yang kita ketahui, pemerintah sudah mengatur berbagai Regulasi-regulasi untuk menekan angka kerugian negara akibat adanya praktek permainan curang dan penimbunan dengan maksud dan tujuan tertentu.
*Sebagai mana yang telah diatur pada Pasal 53 huruf c UU Migas Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)*
*Begitu juga dengan pengangkutan berbunyi
Setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)*
Berbagai langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menyelamatkan pajak negara dari mafia BBM yang selama ini masih saja marak di Indonesia khususnya di kota Batam kepulauan riau.
Walaupun BPH migas telah membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan kapolri, serta melakukan Perjanjian Kerja Sama antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan pada Desember 2022.
Kolaborasi ini dianggap penting antara BPH Migas, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lurah/Kepala Desa, Kepala Pelabuhan, dan Badan Usaha Pengawasan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna bahan bakar subsidi (solar) serta menjadi sebuah sarana informasi dan evaluasi.
Namun seperti yang kita saksikan bersama, di daerah kota Batam masih banyak di temukan keberadaan gudang yang di duga tempat penimbunan BBM ilegal yang tak tersentuh aparat penegak hukum yang ada di kepulauan Riau.
Menurut keterangan masyarakat sekitar yang tidak mau namanya di publikasikan mengatakan, “kalau di pelabuhan tikus tersebut sudah lama melakukan penyaluran BBM ke sebuah tongkang, tapi kami tak tau kalau itu resmi atau tidak.
“Beliau menambahkan, “kalau pemilik usaha tersebut adalah milik salah seorang yang berinisial ( P ) dan di sana ada yang jaga, tak bisa asal masuk way ujar nya.
Untuk melancarkan aktivitas nya saudara ( P ) merekrut beberapa oknum media untuk memback up agar tidak diberitakan serta memberikan sejumlah uang tutup mata kepada Orang orang tertentu.
Media Swanara.com, : “Pindo, ” (S).
