Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan Provinsi Aceh resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Status tanggap darurat di Provinsi Aceh terhitung mulai 8 Januari hingga 22 Januari 2026.
“Karena masih ada empat kabupaten/kota yang memperpanjang status tanggap darurat. Maka dari itu Provinsi Aceh juga memperpanjang status tanggap daruratnya,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari saat konferensi pers Update Penanganan Bencana Sumatra di Kantor BNPB, Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Abdul Muhari menegaskan, dengan perpanjangan status tersebut, proses pencarian korban di Aceh masih terus dilakukan oleh tim gabungan.
Ia menyampaikan bahwa Sumatra Utara dan Sumatra Barat telah memasuki masa transisi darurat ke pemulihan.
“Di Aceh, pencarian korban masih berjalan karena status tanggap darurat diperpanjang. Sementara di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, pencarian sudah dihentikan, namun tim SAR tetap siaga,” ucapnya.
Abdul Muhari menjelaskan, tim SAR tetap disiagakan untuk merespons cepat apabila ada laporan baru dari masyarakat terkait dugaan lokasi korban. Selain pencarian korban, BNPB bersama Kementerian PUPR terus mempercepat pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan di tiga provinsi terdampak.
“Artinya, jika ada informasi dari masyarakat yang mengarah pada indikasi keberadaan korban. Tim SAR gabungan akan langsung melakukan pencarian di titik tersebut,” katanya
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memetakan berbagai persoalan penanganan bencana di wilayah Sumatra. Hal ini telah sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai. Kemudian ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” kata Tito Karnavian.
Upaya pemetaan dilakukan melalui pertemuan Menko PMK, Menteri PU, Seskab, dan Satgas di Kantor Kemendagri. Dalam pertemuan tersebut, Tito menjelaskan terdapat 52 kabupaten dan kota di tiga provinsi yang terdampak bencana.
“Sejak awal, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda), serta berbagai pihak terkait telah melakukan mobilisasi besar-besaran untuk penanganan tanggap darurat. Hal Ini termasuk membuka akses jalan, membangun jembatan, menyediakan layanan kesehatan, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” katanya.(Redaksi swanara)
