Banyumas- Anggota DPRD Banyumas Sekaligus Ketua DPD PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS Ahmad Syaiful Hadi angkat bicara terkait Kelangkaan minyak goreng terjadi dipasaran yang berakibat melambungnya harga minyak dan makanan .
Menurut Ahmad Syaiful Hadi pihaknya Pemerintah yang hanya menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) saja, tanpa menyelesaikan akar persoalannya.
“Kelangkaan minyak goreng dipasaran menjadi tanda tanya rakyat. Negara kita kan produsen dan eksportir CPO (crude palm oil) terbesar di dunia. Kalau sampai langka, tidak masuk akal. Pasti ada yang salah dengan tata niaganya. Ini yang harus ditelusuri,” Kata Ahmad Syaiful Hadi kepada SWANARA Senin ,21 Febuari 2022
Ahmad Syaiful Hadi mengatakan, selama ini dalam pengendalian harga, pemerintah hanya mengandalkan operasi pasar. Padahal persoalannya bukan hanya itu.
“Seperti minyak goreng perlu ditelusuri langkanya dimana. Stok harus ditelusuri. Apakah langkanya di sisi distributor, di agen, atau di retail/pengecer. Kalau penelusuran itu belum selesai lalu negara mematok HET, bagaimana nasib toko kelontong, warung-warung di kampung-kampung. Ini tentu merugikan pedagang kecil dan UKM ,” ucapnya.
Anggota DPRD Banyumas Fraksi PAN sekaligus Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Banyumas Ahmad Syaiful Hadi berharap bisa memperbaiki tata niaga sembako, agar perekonomian berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Kalau ingin menegakkan tata niaga yang baik, Lanjut Ahmad Syaiful Hadi, Pemerintah Provinsi melalui OPD terkait harus mampu membimbing pedagang kecil atau para UKM agar bagaimana caranya mereka tidak rugi.
” Misalkan pedagang kecil atau UKM ini diajari cara melakukan antisipasi kerugian. Kalau itu terjadi, rakyat kecil atau UKM terlindungi dengan adanya proses administrasi yang baik dalam proses jual beli,” kata Ahmad Syaiful Hadi
Anggota DPRD Banyumas sekaligus Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Banyumas Ahmad Syaiful Hadi , jika setiap jenjang distribusi ada tata niaga yang baik , maka negara pun akan diuntungkan. Sebab ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tergali. Masyarakat dan pedagang juga diuntungkan karena harga stabil dan tidak spekulatif.
“Maka kepada pemerintah agar ada pengaturan yang baik di setiap jenjang transaksi distribusi. Sampai ke pabrik sebagai produsen. Sebab HET berawal dari HPP (harga pokok produksi) yang ditentukan oleh pabrik ,” katanya.
“ Agar pentingnya penegakan tata niaga. Operasi pasar bukan solusi utama ” Kata Ahmad Syaiful Hadi
