Brigpol BSM Dijatuhi Sanksi Berupa PTDH

Kota Sorong – Plt. Wakapolresta Sorong Kota AKBP Mathias Yosia Krey. S.Pd memimpin pelaksanaan Sidang Lanjutan (sidang ke 2) Komisi Kode Etik Polri di Lingkungan Polresta Sorong Kota terhadap terduga Pelanggar Brigpol BSM yang dilaksanakan di Aula Sanika Satyawada pada Rabu (16/3/2023).

Dalam sidang pelanggaran Kode Etik Ketua Komisi sidang didampingi oleh Kompol Moch. Nur Makmur., S.I.K. Kabag Ops Polres Sorong Kota selaku Wakil Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, Kompol Stevani Ivonne Tasane S.I.K. Kabag SDM Polresta Sorong Kota selaku Anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri, Iptu Yanuar Rahmawan S.H Kasi Propam Polresta Sorong Kota, Iptu Paulus Elisa P. Maniagasi S.H Kanit Provos Polresta Sorong Kota dan Sekretaris Bripka Riswanto.

Setelah memeriksa 3 orang saksi termasuk istri terduga pelanggar terbukti bahwa yang bersangkutan menghindarkan tanggung jawab dinas atau tugasnya sebagai anggota Bintara Polresta Sorong Kota selama 36 (tiga puluh enam) hari kerja secara berturut-turut terhitung sejak mulai tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022 tanpa adanya keterangan yang jelas, dengan pasal persangkaan pasal 14 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jo pasal 8 huruf ( e ) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tenteng Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/ 02 / III /2023, Tanggal 16 Maret 2023, memutuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jo pasal 8 huruf ( e ) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tenteng Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, dijatuhkan Sanksi berupa:

1). Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2). Pemberhentian dengan tidak hormat ( PTDH ) sebagai Anggota Polri .(Red)