Banyumas – Suasana Ruang Rapat Hall A DPRD Kabupaten Banyumas mendadak tegang pada Selasa (2/6/2026). Gerakan Nasional Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (GNP Tipikor) Jawa Tengah resmi “menggiring” Perumdam Tirta Satria ke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup untuk menguliti lima isu miring yang selama ini berembus.
Ketua GNP Tipikor Banyumas, Edo Damaraji, datang membawa rapor merah berisi lima tuntutan krusial terkait transparansi dan tata kelola di tubuh perusahaan daerah tersebut.
5 Isu Miring yang Mengguncang Perumdam Tirta Satria:
》Rekrutmen “Titipan”: Proses penerimaan
pegawai diduga tidak transparan dan
minim pengumuman terbuka.
》Kongkalikong Pengadaan Barang:
Proyek swakelola diduga memakai LPJ
Koperasi Karyawan, memicu potensi
harga yang tidak wajar (kemahalan).
》Fasilitas Dinas “Bablas”: Kendaraan
inventaris diduga dikuasai oleh pejabat
Dewan Pengawas selama lebih dari lima
tahun tanpa prosedur yang jelas.
》Misteri Dana Tantiem: Pengelolaan dana
insentif (tantiem) dipertanyakan
transparansinya.
》Rapor Merah BPK: Tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun
2021–2023 dinilai masih abu-abu alias
belum jelas realisasinya.
“Kami berharap ke depan akan ada perbaikan di Perumdam Tirta Satria, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat,” tegas Edo Damaraji usai rapat.
Meski digelar tertutup, Edo mengaku puas karena seluruh unek-uneknya telah mendapat penjelasan menyeluruh.
Mendengar tudingan tersebut, Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas, Joko Setyono, langsung pasang badan.
Ia mengungkapkan bahwa Perumdam Tirta Satria sebenarnya sudah berulang kali “dibersihkan” melalui audit internal dan eksternal.
》Tahun 2020: Audit internal oleh
Inspektorat.
》Tahun 2023: Pemeriksaan kinerja ketat
oleh BPK RI.
“Seluruh rekomendasi dari kedua pengawasan tersebut sudah dinyatakan tuntas dan terselesaikan dengan baik oleh Perumdam,” potong Joko, meskipun ia berjanji akan tetap mencatat masukan dari RDP ini demi perbaikan tata kelola.
Ketua DPRD Banyumas, Agus Priyanggodo, yang memfasilitasi langsung forum panas ini, menyambut baik aksi kritis masyarakat.
Menurutnya, kritik adalah vitamin untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik.
Ia meminta Perumdam Tirta Satria tidak antikritik dan selalu membuka pintu dialog jika ada warga yang masih mengganjal.
“Tujuannya demi tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas,” katanya.(Red)
