Banyumas – Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui BKPSDM Banyumas resmi meluncurkan aplikasi SLAMET (Sistem Layanan Manajemen Kepegawaian Terintegrasi), Senin (4/5) di Pendopo Si Panji. Peluncuran ini menjadi langkah baru menuju tata kelola ASN yang lebih modern, efektif, dan berbasis data.
Kepala BKPSDM Banyumas, Eko Prijanto, mengatakan meningkatnya kompleksitas manajemen ASN membuat sistem lama tidak lagi memadai. Aplikasi Simpeg dinilai belum mampu menjawab kebutuhan integrasi data yang semakin tinggi.
Ia menyebut permasalahan disparitas data antara Simpeg dan SIASN BKN kerap terjadi. Kondisi tersebut mendorong lahirnya sistem baru yang lebih terintegrasi dan akurat.
“Hal ini lah yang pada akhirnya melatar belakangi lahirnya ‘Slamet’ sebagai sistem kepegawaian operasional daerah generasi baru terintegrasi dengan SIASN BKN, yang mampu mendukung pelaksanaan menajamen talenta dan dikelola secara mandiri oleh tim internal bersama Dinkominfo Banyumas,” jelasnya.
Menurutnya, aplikasi SLAMET menyediakan berbagai layanan kepegawaian dalam satu sistem terpadu. Mulai dari kenaikan pangkat, gaji berkala, jabatan fungsional, hingga proses pensiun dapat diakses melalui aplikasi.
layanan seperti usulan satya lencana, penerbitan dokumen bertanda tangan elektronik, hingga sanksi disiplin juga terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses administrasi ASN secara menyeluruh.
“Seluruh data yang ditampilkan di ‘Slamet’ bersumber dari dari SIASN BKN sebagai single source,” ujarnya. Dengan demikian, validitas data menjadi kunci utama dalam operasional sistem.
Eko menekankan pentingnya pemutakhiran data oleh setiap ASN agar sistem berjalan optimal. Tanpa data yang akurat, layanan dalam aplikasi tidak akan berfungsi maksimal.
“Pemutakhiran data oleh setiap ASN melalui SIASN menjadi prasarat mutlak berfungsinya layanan secara optimal,” paparnya.
Ia mendorong seluruh ASN aktif memperbarui data masing-masing.
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan pentingnya kualitas data dalam sistem digital. Menurutnya, sistem yang baik tidak akan berarti tanpa didukung data yang valid.
“Dalam hal ini, saya tegaskan kepada seluruh ASN di Kabupaten Banyumas, bahwa pengelolaan data kepegawaian bukan hanya tugas BKPSDM, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh ASN,” pungkasnya.(Red)
