Banyak orang sepertinya tidak sadar, bahwa negara ini telah bergeser dari negara Demokrasi ke Plutokrasi dan Oligarki dalam waktu yang bersamaan. Karenanya meskipun warga negara Indonesia ini turut aktif dalam memberikan suaranya di setiap Pemilu, suaranya kemudian terhenti setelah para pejabat negara dilantik.
Disini berarti Pemilu hanya sebagai syarat formalitas saja, untuk bisa dikatakan Indonesia sebagai penganut Demokrasi. Padahal kenyataannya tidak, setelah Pemilu selesai urusan negara ini kemudian diserahkan dan dikendalikan oleh plutokrat, atau orang yang memiliki kekuasaan karena kekayaannya.
Bukan bermaksud untuk menggurui, melainkan saya hanya mengingatkan sebagian masyarakat awam saja, biar apa yang saya tulis ini bisa dengan mudah difahami oleh semua orang dari berbagai kalangan. Bahwa istilah Plutokrat ini berasal dari kata Yunani, yakni ploutos yang berarti kekayaan dan kratos yang bermakna kekuasaan. Jadi, Plutokrat adalah penguasa yang berkuasa karena uang atau kekayaan.
Plutokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan, dimana kekuasaan dikendalikan oleh orang-orang kaya. Dan dalam sistem ini kebijakan cenderung menguntungkan kelompok kaya (para pemodal), atau orang dengan kekayaan besar punya pengaruh politik kuat di masyarakat. Karenanya, dalam sistem ini mereka yang memiliki uang banyak, akan lebih didengar dan berperan daripada suara rakyat biasa.
Olehnya, jangan pernah heran kenapa Presiden Prabowo yang berpidato menggebu-gebu mau melawan Oligark yang jahat dan yang telah mencuri kedaulatan rakyat, beberapa jam setelah itu Presiden Prabowo Subianto kok tiba-tiba malah mengadakan pertemuan khusus dengan para Oligark.
Ini seperti yang saya katakan di atas, bahwa negara ini sudah bergeser dari Demokrasi ke Plutokrasi. Dan Presiden Prabowo sangat memahami pentingnya kedudukan orang-orang kaya, pemodal besar yang sebelumnya ia sumpahi mau dilawannya karena telah mencuri kedaulatan rakyat itu.
Oh ya, biar lebih jelas lagi saya ingin sedikit menjelaskan perbedaan antara Sistem Plutokrasi dan Oligarki. Karena plutokrasi dan oligarki seringkali dianggap sama, padahal sebenarnya berbeda.
Begini: Jika Plutokrasi bermakna kekuasaan dipegang oleh orang-orang kaya (pemodal besar/konglomerat), maka Oligarki yang berasal dari kata Oligo yang bermakna sedikit, adalah kekuasaan yang dipegang oleh sedikit orang. Ia bisa dari kalangan keluarga, militer atau elite partai politik. Namun dalam sistem Oligarki ini, yang berkuasa tidak harus orang kaya/konglomerat. Bisa saja ia bukan dari orang kaya raya (konglomerat), namun diperalat oleh orang atau kelompok kaya raya (konglomerat).
Kata-kata Oligarki ini sangat populer di masa Pemerintahan Jokowi dan berlanjut di masa Pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab ketika itu banyak analis politik yang melihat, betapa Jokowi yang bukan dari kalangan konglomerat, telah diperalat oleh para pemodal/konglomerat. Hingga secara tidak langsung pemerintahan Jokowi ketika itu, berada dalam kendali para konglomerat yang kemudian populer disebut dengan Oligark.
Pertanyaannya kemudian, apakah sistem pemerintahan kita ini lebih tepat dikatakan bergeser dari Demokrasi ke Plutokrasi ataukah ke Oligarki? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebetulnya kita cukup memperhatikan siapakah kelompok-kelompok yang diuntungkan oleh berbagai kebijakan pemerintahan sekarang?
Makan Bergizi Gratis misalnya, yang paling banyak diuntungkan itu orang-orang kaya, atau kelompok pendukung Prabowo dan Jokowi, bukan para siswa atau orang-orang tidak mampu yang mendapatkan jatah seporsi makanan tak lebih dari 15 ribu perhari (kenyataan di lapangan kadang di bawah 10 ribu), maka pastilah sistem pemerintahan kita lebih tepat jika dikatakan sudah bergeser ke Plutokrasi.
Namun jika dilihat dari sedikitnya orang yang mendapatkan keuntungan besar dari seluruh kekayaan alam kita, juga jika dilihat dari terkonsentrasinya kekuasaan politik dan ekonomi hanya terbatas di sedikitnya orang, kelompok suksesor Prabowo dan Jokowi, maka sistem pemerintahan kita lebih tepat bergeser ke Oligarki.
Jadi memang agak membingungkan dikotomi antara Plutokrasi dan Oligarki di negeri ini, karena kedua-duanya terdapat unsur yang sama (Plutokrasi dan Oligarki) di negeri ini. Namun satu hal yang pasti, di negeri ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, Demokrasi bisa dikatakan telah sekarat mau mati dan berganti menjadi Negara yang menjalankan sistem pemerintahan Plutokrasi dan Oligarki dalam waktu yang bersamaan !…(SHE).
16 Februari 2026.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.
