Banyumas – Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Haryanto Bachrudin (BHB), pada tahun 2025 melakukan pendidikan politik di 80 desa dan kelurahan yang ada di Banyumas dan Cilacap.
Kegiatan tersebut dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) dan dialog terbuka kepada konstituennya.
Sebagai penutup, pada Rabu (24/12/2025) malam, BHB menggelar FGD di Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan tema “APBD untuk Rakyat”. Dengan narasumber BHB, Dosen Sosiologi Fisip Unsoed Dr Arizal Mutahir, Seketaris KPU Banyumas Subhan Purwo Aji.
BHB mengatakan, pendidikan politik ini dilakukan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi politik masyarakat agar dapat memilih wakil rakyat secara lebih cerdas.
Pemilihan wakil rakyat, maupun kepala daerah hingga presiden, menurutnya, tidak semestinya dilakukan hanya karena politik uang, melainkan harus didasarkan pada program serta kemampuan wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi warga.
“Saya selalu bilang ke masyarakat, kalau memilih wakil rakyat jangan karena uang. Pilihlah wakil rakyat yang mau membawa program dan memperjuangkan kepentingan warga. Selain itu, mereka yang dipilih juga harus mau datang setelah jadi, bukan hanya saat menjelang pemilu saja,” katanya.
Diakui BHB, saat bertemu dengan masyarakat, dirinya kerap mendapat permintaan yang bukan menjadi kewenangannya. Bahkan, tidak jarang ia menerima kritik tajam. Namun, hal tersebut tidak menjadi persoalan baginya.
“Sebagai pejabat publik, saya sudah siap mendapatkan kritik tajam, karena kritik itu ibarat obat pahit tetapi menyehatkan. Saya juga sering diminta warga agar segera memperbaiki jalan, padahal jalan tersebut merupakan kewenangan kabupaten. Namun semuanya saya tampung dan teruskan kepada anggota DPRD Kabupaten maupun Pemerintah Kabupaten,” ungkap BHB Ketua Komisi C DPRD provinsi Jateng.
Dalam FGD terakhir tahun 2025 di Desa Karanggintung, hadir pula Sekretaris KPU Banyumas, Subhan Purno Aji.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur politik uang saat memilih calon legislatif maupun pemimpin daerah.
“Bapak-Ibu jangan beli putus ketika memilih wakil rakyat. Akibatnya, setelah terpilih mereka tidak mau datang dan tidak mau memperjuangkan aspirasi, karena merasa sudah membeli suara pemilih dengan sejumlah uang,” katanya.
BHB juga menyatakan pada tahun 2026 akan kembali menggelar kegiatan serupa, selain melaksanakan kegiatan reses yang menjadi agenda rutin wakil rakyat.
Dalam kegiatan FGD maupun dialog dengan warga, jumlah peserta mencapai 70 hingga 100 orang dari berbagai latar belakang di setiap desa atau kelurahan.
Selain BHB, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah akademisi, praktisi, hingga pegiat sosial sebagai narasumber.(Redaksi swanara)
