Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menempatkan diri sebagai bagian integral dalam mendukung pencapaian Asta Cita pemerintahan era Presiden RI, Prabowo Subianto. Peran ini melampaui tugas penegakan hukum konvensional, dengan menyentuh aspek-aspek strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti menjaga ketahanan pangan dan menjadi solusi bagi penyelesaian masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang belakangan ini terjadi.
Melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan, Polri ikut memastikan distribusi komoditas vital, termasuk jagung, berjalan lancar dan terhindar dari praktik kecurangan, penimbunan, maupun spekulasi harga. Kehadiran Polri di lapangan memberikan jaminan keamanan bagi petani, pelaku usaha, hingga konsumen, sekaligus memperkuat program pemerintah dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.
Di tengah gelombang PHK yang melanda sektor industri, Polri menunjukkan peran baru yang proaktif sebagai jembatan solusi bagi ribuan buruh yang kehilangan pekerjaan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, peran ini merupakan wujud komitmen Polri untuk menjadi problem solver bagi masyarakat.
Polri terpanggil untuk menjadi problem solver. Tidak sekadar menghadapi teman-teman serikat buruh saat turun ke lapangan, tetapi bergerak di hulu bagaimana mencarikan solusi atas permasalahan yang ada, ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Senin (18/8/2025).
Inisiatif ini lahir dari keprihatinan atas data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat 7,28 juta pengangguran di Indonesia hingga Februari 2025. Jumlah yang masif ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban.
Hingga 29 Juli 2025, Polri telah berhasil memfasilitasi penempatan 700 buruh terdampak PHK untuk bekerja di PT Tah Shung Hung Brebes dan PT Indonesia Dreamers Sport Cirebon. Atas kontribusinya ini, pada 10 Juli 2025, Polri bahkan menerima penghargaan dari International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC AP) sebagai pengakuan atas peran mereka dalam menciptakan ruang demokrasi bagi perjuangan buruh dan membentuk Desk Ketenagakerjaan pertama di dunia. Polri menargetkan dapat menyalurkan sekitar 12.000 pekerja hingga akhir Desember 2025.
Kapolri berharap keberhasilan ini dapat meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah tempat investasi yang menguntungkan karena memiliki buruh yang kompeten. Tunjukkan bahwa buruh Indonesia mampu bersaing, sehingga investor yakin dan percaya bahwa Indonesia adalah tempat investasi yang sangat menguntungkan, ucap Jenderal Listyo.
Tergerak oleh keluhan para buruh, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berinisiatif membentuk Desk Ketenagakerjaan Polri pada 20 Januari 2025. Menurut Wakapolri, Komjen Pol. Dedi Prasetyo, gagasan ini berawal dari kedekatan Kapolri dengan organisasi buruh yang mengeluhkan kondisi ekonomi dan gelombang PHK.
Desk ini dibentuk di tingkat Mabes hingga Polda untuk menjadi wadah penyelesaian masalah industrial dan memfasilitasi pencarian lapangan kerja baru. Desk ketenagakerjaan itu juga mempersiapkan lapangan pekerjaan baru, kata Komjen Dedi.(Redaksi swanara)
